Polda Manado Siapkan 122 Personil Amankan Pilkada

MANADO - Polda Sulawesi Utara menurunkan sebanyak 122 personil polisi mendukung Polres Minahasa untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah  ( Pilkada )  Bupati dan wakil Bupati Minahasa, yang dijadwalkan berlangsung 12 Desember 2012 mendatang.
Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Denny Adare di Manado, Senin, mengatakan, selain  Polda Sulut yang menurunkan 122 personilnya, Polres Minahasa juga menurunkan sebanyak 302 polisi untuk berjaga-jaga disetiap tempat di Kabupaten Minahasa pada pelaksanaan Pilkada tersebut.
"Jumlah personil tersebut dapat saja bertambah," kata Adare.
Denny Adare menambahkan, sesuai data yang ada, jumlah tempat pemungutan suara  ( TPS )  pada Pilkada Minahasa sebanyak 566 TPS.
Adare mengatakan, kondisi Kamtibmas di daerah itu menjelang pelaksanaan Pilkada Minahasa tersebut dalam keadaan kondusif.
"Berharap masyarakat terus menjaga kondisi Kamtibmas ini hingga saat pelaksanaan maupun pasca Pilkada tersebut," katanya.
Pilkada Minahasa yang akan berlangsung pada 12 Desember 2012 tersebut diikuti lima pasangan calon.
Kelima calon itu masing-masing pasangan Ariane Frederik Nangoy  ( AFN ) -Jeffry J Mentu  ( JJM ) , Hangky A Gerungan
 ( HAG ) -Ricky J Montong  ( RJM ) , Careig Naichel Runtu  ( CNR ) -Denny J Tombeng  ( DJT ) .
Kemudian pasangan Jantje W Sajow  ( JWS ) - Ivan Sarundajang  ( Ivansa )  serta Ani EJ Kaseger- Ferdinand Mewengkang  ( Kamang )

Sumber : Antarasulut.com

Mantan Istri Prabowo Tertarik Ikut Pilgub Jateng

SEMARANG— Di tengah sepinya calon gubernur perempuan di Jawa Tengah, putri keempat almarhum mantan Presiden Soeharto, Titiek Hediati yang lebih dikenal Titiek Soeharto, menyatakan tertarik maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah, Mei 2013.

Rencana majunya Titiek Soeharto yang juga dikenal mantan istri Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dibenarkan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono, Senin (18/12/2012) malam.

"Ibu Titiek Soeharto memang berminat maju pilgub melalui Partai Golkar," ujar Wisnu Suhardono saat dihubungi semalam di Semarang, Jawa Tengah.

Titiek Soeharto, perempuan kelahiran Semarang, 14 April 1959, ini sudah mengerahkan sejumlah orang sebagai tim sukses, untuk menjajaki soal rencananya maju dalam Pilgub Jateng 2012.

Tim sukses Titiek Soeharto dikabarkan juga sudah mendekati sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Jika semua berjalan mulus,  Titiek Soeharto bisa juga akan dipasangkan dengan Gubernur Petahana, Bibit Waluyo, yang juga diminati Partai Golkar.

Pengamat politik Fisip Universitas Diponegoro Semarang, M Yulianto, menyatakan, Pilgub Jateng diwarnai kesiapan para bakal calon, tetapi partai politiknya malah tidak siap. Kondisi ini menyebabkan para bakal calon yang aktif tampil.
Para bakal calon itu misalnya Bibit Waluyo, Rustriningsih, Don Murdono, Hadi Prabowo, Arief Mudatsir Mandan, dan Sunarna.

Sumber : Kompas.com

LSI : Parpol Harus Perketat Seleksi Caleg

JAKARTA - Partai politik harus sangat selektif dalam proses seleksi calon legislatornya, khususnya yang bakal duduk di Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilu 2014. Parpol harus mengambil pelajaran dari banyaknya anggota Dewan yang tersandung kasus korupsi.

"Rekrutmen anggota DPR adalah proses awal yang sangat penting," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia Rully Akbar, saat jumpa pers di Kantor LSI di Jakarta, Minggu (18/11/2012).

Saat ini, parpol-parpol sudah membuka pendaftaran caleg untuk menghadapi pemilu 2014 .

Rully mengatakan, di sisa waktu jabatan, anggota Dewan perlu mengembalikan citra DPR dengan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Saat ini, image negatif DPR sangat kuat seperti ladang korupsi dan pemerasan.

Selain itu, lanjut Rully, pemberian hukuman yang jelas dan tegas terhadap oknum anggota DPR yang melanggar aturan perlu dilakukan. Tak hanya oleh Badan Kehormatan DPR, pemberian hukuman itu juga harus dilakukan oleh parpol.

"Selama ini publik masih menilai penindakan kasus korupsi maupun moral belum dilakukan secara sungguh-sungguh dan terkesan membela pelaku," kata Rully.

Rekomendasi itu disampaikan LSI sebagai tindaklanjut dari hasil survei terakhir LSI yang digelar 12-15 November 2012 . Dari 1.200 responden, sebanyak 56,43 persen orang tidak ingin anaknya menjadi anggota Dewan di Pemilu 2014. Hanya 37,62 persen orangtua yang ingin anaknya duduk di parlemen.

Selain itu, sebanyak 69,55 persen responden mengaku tidak membanggakan menjadi anggota Dewan akibat berbagai faktor seperti kasus korupsi, amoral, maupun penyimpangan lain. Hanya 22,76 persen responden yang mengaku bangga.
"Ada peningkatan 25 persen publik dibanding survei tahun 2008 yang tidak ingin keturunan mereka jadi anggota DPR. Anggota Dewan tidak lagi jadi primadona orangtua," pungkas Rully.

Sumber : Kompas.com

Golkar DKI Segera Rekrut Caleg

JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta segera menggelar pendidikan orientasi daerah untuk merekrut calon legislator (caleg) menghadapi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014. Pendidikan khusus untuk fungsionaris itu dilaksanakan pada November 2012. Para fungsionaris partai beringin yang berminat menjadi caleg diharapkan untuk mendaftarkan diri.

Dengan orientasi lebih awal itu, para caleg bisa lebih siap menghadapi persaingan yang ketat pada Pileg 2014. Golkar telah menemukan formula yang dirasa tepat untuk menarik perhatian masyarakat.

Fungsionaris yang terseleksi nanti harus memenuhi kriteria ketokohan, personifikasi, kualitas, termasuk kebiasaannya sehari-hari. DPD akan memantau secara intensif aktivitas para caleg untuk DPRD DKI dan DPR RI, kemudian disaring sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Setelah dilakukan orientasi dan terpilih kelipatan dua atau tiga, maka mereka akan diberi kesempatan selama empat bulan turun ke tengah masyarakat di daerah pemilihannya. "Para fungsionaris harus siap bekerja keras. Caleg Golkar mesti turun ke kampung-kampung kumuh dan padat, berdialog dengan warga, dan berbuat untuk mereka," ujar Sekretaris DPD I Partai Golkar, H Zainudin MH, kemarin. 

Zainudin yang juga Wakil Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI menambahkan, dengan mengubah platform Golkar yang baru, yakni dari memilih sosok pemimpin yang formalistik ke sosok humanis, merakyat, maka para caleg nanti langsung turun ke masyarakat, beradaptasi, bersosialisasi, menyampaikan visi dan misi Partai Golkar. "Yang paling penting, yakni caleg Golkar harus bisa membantu masyarakat, memberi jalan keluar untuk kesulitan yang dihadapi masyarakat, sehingga pada saatnya nanti, caleg-caleg kita sudah dikenal. Masyarakat sudah tahu sehingga tidak memilih kucing dalam karung," kata Zainudin.
 

Kekalahan Partai Golkar dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta belum lama ini diharapkan menjadi pembelajaran yang berharga. "Jadi, caleg Partai Golkar yang turun ke masyarakat juga harus menggunakan platform tersebut," ucapnya.
 

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua DPD I Partai Golkar H Prya Ramadhani mengatakan, dengan citra Golkar makin baik, maka pihaknya mampu mencapai 15 persen dari total kursi di DPRD DKI sebanyak 95 kursi.  "Kalau para caleg mau bekerja keras, turun ke masyarakat kecil, saya optimistis target 15 persen dapat dicapai," kata Prya.

Sumber : Suarakarya-online.com

Eggy Sudjana Siap Bertarung di Bursa Pilpres 2014

SURABAYA - Presiden Ormas Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI) Eggy Sudjana menyatakan diri siap bersaing dalam bursa Pemilihan Presiden RI 2014 melalui jalur perorangan (independen), jika dalam aturan diperbolehkan seorang warga negara maju dengan cara tersebut.

"Tapi sampai saat ini belum ada aturan yang menyebut bahwa calon presiden boleh melalui jalur independen. Nanti jika aturan itu berubah, saya siap bersaing dengan siapa saja menuju kursi presiden," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu (9/12).

Oleh karena itu, pihaknya mengaku akan menggagas agar suara perseorangan bisa diterima. Sebab sejauh ini, kata dia, suara independen hanya bisa pada pemilihan wali kota atau bupati dan gubernur.

"Tapi tidak bisa untuk presiden maupun anggota dewan. Padahal, tidak semua orang senang dengan partai politik. Kami akan menggagasnya dan berharap ada amandemen undang-undang," ujarnya.

Menurut dia, suara perseorangan seharusnya bisa digunakan untuk menjadi seorang anggota dewan, maupun presiden. Mengenai undang-undang yang belum memperbolehkan calon perseorangan, Eggy akan memperjuangkannya dengan jalur amandemen dengan alasan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, bukan hanya dari partai politik.

"Karena itu, kami meminta DPR dan pemerintah tidak mempersulit persyaratan calon independen maju ke bursa pemilihan presiden," tukas pria yang juga seorang praktisi hukum tersebut.

Dengan demikian, lanjut dia, sangat penting lahirnya amandemen, baik dalam konstitusi maupun regulasi yang memungkinkan calon perseorangan bisa mengikuti pemilihan calon presiden.

"Jika calon independen diperbolehkan maka kami yakin akan mengurangi tingkat korupsi politik yang kerap terjadi saat pencalonan lewat partai, baik di Pilkada maupun Pemilu Legislatif dan Pilpres," tuturnya.

Sementara itu, kehadiran Eggy Sudjana ke Surabaya darlam rangka bertatap muka dengan warga dan melakukan kegiatan sosial melalui pembagian sembako. Ia menolak kegiatan tersebut dikatakan sebagai pencitraan.

"Ini adalah sebuah kegiatan bersifat amal dan membantu pemerintah menyantuni masyarakat miskin. Kegiatan ini juga sebagai bentuk mengajarkan kepada para partai politik untuk bersikap peduli pada masyarakat tidak hanya menjelang Pemilu saja," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, sekitar 600 sembako dibagikan di lima kawasan di Surabaya, salah satunya untuk warga di Kelurahan Tanjung Sari Surabaya.
 
Sumber : Suarapembaruan.com

Parpol Dilarang Gunakan Striker Untuk Kampanye

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang partai berkampanye menggunakan stiker. Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan, stiker mengotori lingkungan. "Stiker tidak boleh. Lem-lem itu merepotkan," kata Hadar dalam rapat sosialiasi aturan kampanye di KPU, Jumat, 11 Januari 2013.

Alasan lain karena stiker sulit dibersihkan. Bahkan, ada stiker-stiker kampanye dari pemilihan yang lalu masih terpampang hingga sekarang. "Sampai bertahun-tahun stiker tetap tidak bisa dibersihkan," ujarnya.

Menurut dia, larangan penggunaan stiker memang tak tercantum dalam aturan pelaksanaan kampanye. Namun, larangan itu akan dicantumkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan kampanye.

Pemilu legislatif 2014 kini memasuki tahap pelaksanaan kampanye. Sebagai langkah awal, Komisi mensosialisasikan aturan pelaksanaan kampanye kepada partai. Peraturan KPU nomor 15 tentang tahapan Pemilu 2014 mengatur, sejak tanggal 11 Januari 2013, partai boleh melakukan kampanye melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga.

Sosialisasi itu disampaikan kepada 10 partai yang lolos penyaringan peserta pemilu legislatif. Kesepuluh partai tadi adalah Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PPP, Gerindra, Hanura, PKS, PDI Perjuangan, dan Nasdem.

Sumber : Tempo.co

Hanya Ada 10 Parpol Yang Bertarung Di Pemilu 2014

Jakarta - Partai politik yang lolos hasil verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 hanya 10 dari 16 parpol yang lolos administrasi awal KPU.

Hal itu tercantum dalam Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan parpol peserta pemilu 2014.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan bahwa sebanyak 24 partai politik tidak memenuhi syarat melaju sebagai peserta Pemilu pada 2014.

"Perubahan keputusan ini dapat dilakukan berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung," kata Husni yang membacakan ketetapan.

1.   Partai Demokrat
2.   Golkar
3.   PDI Perjuangan
4.   Partai Keadilan Sejahtera
5.   Partai Amanat Nasional
6.   Partai Persatuan Pembangunan
7.   Partai Kebangkitan Bangsa
8.   Gerindra
9.   Hanura
10. Partai Nasdem.

Sementara itu sebanyak 24 partai yang tidak lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2014 terdiri atas:
1. Partai Bulan Bintang
2. Partai Demokrasi Pembaharuan
3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
4. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru
5. Partai Peduli Rakyat Nasional
6. Partai Persatuan Nasional
7. Partai Bhinneka Indonesia
8. Partai Buruh
9. Partai Damai Sejahtera
10. Partai Demokrasi Kebangsaan
11. Partai Karya Peduli Bangsa
12. Partai Karya Republik
13. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
14. Partai Kedaulatan
15. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
16. Partai Kongres
17. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
18. Partai Marhaenisme
19. Partai Nasional Republik
20. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
21. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
22. Partai Republik
23. Partai Republika Nusantara
24. Partai Serikat Independen.

Sumber : Metrotvnews.com